Menpan dan RB: Kami Fokus Monitor Netralitas ASN

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Asman Abnur, menyatakan, kementeriannya berkomitmen mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Kempan dan RB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Komisi ASN (KASN), Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kami fokus monitor netralitas ASN. Dari segi kejadian, tidak banyak ASN yang terlibat hanya satu sampai dua orang, trennya tidak naik,” kata Asman saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12). Menurutnya, sedikitnya jumlah ASN tak netral disebabkan dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN, UU 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Ada tiga aturan. Jadi kalau (ASN) mau jadi bupati, wali kota, gubernur langsung keluar dari ASN. Kami sudah tindaklanjuti kerjasama dengan Kemdagri, KASN, BKN dan Bawaslu tentang pentingnya pengawasan dan netralitas, nilai dasar dan kode etik ASN,” tegasnya. Asman menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi. “Kami baru dari Ambon (Maluku), kumpulkan seluruh ASN, sehingga tidak ada alasan ASN tidak tahu soal netralitas,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KASN, Waluyo mengatakan, KASN telah menerima 30 pengaduan mengenai netralitas ASN dari Bawaslu. “Sebanyak 20 laporan ditangani baik, hukuman sanksi paling berat diturunkan satu pangkat selama tiga tahun, lalu selama satu tahun. Ini tingkat hukuman sedang,” kata dia. Waluyo menuturkan, banyak juga ASN yang mendapat peringatan. “Karena setelah ditelaah, dilakukannya (tindakan tak netral) sebelum pengumuman paslon (pasangan calon), itu yang kami tangani. Kami terus intens koordinasi dengan Bawaslu dan Panwaslu,” tuturnya. Menurut Waluyo, pihaknya juga berterima kasih atas aturan kewajiban cuti bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana (incumbent). “Terima kasih incumbent cuti, karena ini mengurangi tekanan agar PNS berpihak. Ini positif sekali,” katanya. Carlos KY Paath/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu