Formappi: Penambahan Jumlah Kursi Parlemen Tak Mendesak

Jakarta – Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, rencana penambahan jumlah kursi parlemen tidak relevan sama sekali. Alasan penambahan kursi parlemen karena adanya penambahan jumlah provinsi pun tidak terlalu mendasar dan mendesak. “Wacana penambahan jumlah kursi DPR yang saat ini berjumlah 560 kursi perlu dikritisi. Relevansi penambahan jumlah kursi tak mendesak jika acuannya hanya berdasarkan jumlah penduduk pada sebuah daerah dan penambahan jumlah provinsi,” ujar Lucius di Jakarta, Senin (3/10). Dia mengungkapkan bahwa pembagian kursi anggota DPR saat ini dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan. Prinsip itulah yang mengakibatkan jumlah anggota DPR dari Pulau Jawa selalu jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa. “Jika UU Pemilu yang akan datang berencana menambah jumlah kursi dengan prinsip proporsional, jumlah kursi dari Pulau Jawa juga hampir pasti akan meningkat dan selalu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau Jawa,” tandas dia. Dengan demikian, lanjut Lucius, sebenarnya tak ada dampak signifikan usulan penambahan jumlah kursi itu dengan mengacu pada bertambahnya jumlah provinsi hasil pemekaran daerah. Kursi DPR dari luar Pulau Jawa walau akan bertambah, tetapi tak akan pernah bisa melebihi jumlah kursi dari provinsi di Pulau Jawa. “Padahal, dari sisi luas wilayah dan beban pembangunan, idealnya provinsi-provinsi yang wilayahnya luas di luar Pulau Jawa membutuhkan ketersediaan wakil-wakil rakyat yang lebih banyak untuk bisa menjangkau semua penduduk di daerah yang luas,” katanya. Tetapi, menurut dia, sistem pemilu membuat daerah-daerah dengan penduduk terbatas walaupun wilayahnya luas akan mendapatkan jatah kursi yang sedikit dibandingkan provinsi di pulau Jawa yang areanya kecil namun berpenduduk banyak. Lebih lanjut, Lucius mengatakan, situasi parlemen dan juga relasi dengan konstituen tak akan banyak berubah. Apalagi, tak ada juga relevansi jumlah anggota DPR yang banyak dengan kinerja DPR setelah mereka terpilih. “Jadi, saya kira harus dibuka juga kemungkinan mengurangi kursi DPR karena jumlah 560 saat ini tak memberikan sumbangan bermanfaat bagi kerja parlemen. Atau paling bijak tetap saja bertahan dengan jumlah yang ada saat ini ketimbang ribut dengan jumlah kursi saja,” imbuh dia. Yustinus Paat/MUS BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu