Pudarnya Etika Berpolitik Akibatkan Disorientasi Kekuasaan

Jakarta – Partai politik dituntut untuk dapat mengedepankan etika politik ketimbang politik pragmatis. Jika tidak, maka hampir dapat dipastikan partai politik akan kehilangan seluruh idealisme dan cita-citanya sehingga berujung pada disorientasi kekuasaan. “Saat ini, etika politik sudah menjadi sebuah dongeng. Sindiran halus sampai kasar pun tidak akan dapat mengubah keputusan parpol yang sudah tidak percaya diri,” kata Pengamat Etika dan Komunikasi Politik, Benny Susetyo dalam diskusi Para Syndicate “101 PILKADA: Ahok, Mukidi, Calon Petahana hingga Terpidana,” Jumat (16/9) di Jakarta. Menurutnya, ketidakpercayaan diri parpol tampak begitu jelas menjelang perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Imbasnya, parpol pun mengalami kebuntuan politik sehingga memunculkan keputusan-keputusan yang sulit diterima akal sehat. Dikatakan, disorientasi kekuasaan juga tidak hanya menimpa parpol, namun juga merambah ke kepala daerah. Seperti yang dialami Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. “Rakyat boleh ngomong apa pun, tetapi kekuasaan yang mengatur segalanya. Ahok pun menurut saya sudah masuk di dalamnya. Rakyat mau ngomong tidak mau digusur silakan, tetapi kekuasaan ada di tangannya dan tetap digusur,” ucap Benny. Dijelaskan, kemunduran etika berpolitik juga tampak dari berbagai keputusan DPR yang justru menjauhi norma-norma yang sudah disepakati bersama. Semua berawal dari pudarnya etika berpolitik parpol. Dicontohkan, dengan berbagai argumentasi yang tidak masuk akal, bagaimana saat ini DPR bisa mendorong calon kepala daerah yang berstatus terpidana. “Ini semua merupakan bagian dari kekuasaan yang tidak didasari oleh etika. Ketika etika tidak menjadi dasar, maka yang akan terjadi lagi-lagi adalah disorientasi politik,” kata Benny. Yeremia Sukoyo/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu