Jurus Pemerintah Jadikan Sektor Hulu Migas Mesin Pertumbuhan

Solid Gold Pemerintah merilis aturan yang memudahkan investasi para kontraktor migas, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2017. PP ini adalah revisi dari PP nomor 79 tahun 2017 tentang pengembalian biaya operasi (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas (migas).

Melalui peraturan ini, pemerintah menunjukkan sektor hulu migas bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tapi juga driver alias pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Paradigma sekarang ini, bukan hanya mengejar pada penerimaan negara tapi juga menjadikan sektor ini sebagai economic driver, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Parulian Sihotang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Diharapkan investasi hulu migas makin bergairah pasca berlakunya PP tersebut, para Kontraktor semakin bersemangat menggarap blokblok migas yang ada.

“Secara tegas kami katakan, hulu migas juga ingin jadi tumpuan pertumbuhan ekonomi,” kata Parulian.

Dalam PP tersebut pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi para kontraktor migas, antara lain pada masa pencarian cadangan baru (eksplorasi) Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebaskan dari kewajiban perpajakan, seperti bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPH Impor, serta pengurangan PBB bisa sampai 100% sesuai diskresi Menteri Keuangan.

Sedangkan pada masa eksploitasi maka insentif tersebut akan diberikan sesuai pertimbangan keekonomian. Selanjutnya, bagi hasil migas yang dinamis, yaitu pemerintah menimbang risikorisiko tertentu dalam penentuan bagi hasil migas. Misalnya, perubahan pada harga migas, tingkat produksi, serta rasio penerimaan dan biaya operasi.

Kemudian, beberapa hal yang sebelumnya tak masuk cost recovery, kini dimasukkan. Misalnya, biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat atau CSR pada masa eksploitasi, PPh Karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh, serta biaya pemrosesan gas ke LNG.