Wapres Tegaskan Ormas Tak Berhak Lakukan Sweeping

Jakarta – Menanggapi aksi sweeping yang dilakukan organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah daerah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa ormas tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut karena kewenangan dari penegak hukum. Namun JK juga diungkapkan bahwa aturan agama memang harus ditegakkan. “(sesuai) Aturan itu ( sweeping ) kan tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama selalu untuk diri sendiri. Penegakan hukumnya dosa, neraka. Bukan penegakan hukumnya harus di- sweeping ,” tegas JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12). Hanya saja, JK kembali menegaskan bahwa sweeping bukanlah hak dari ormas. Tetapi, tugas dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan terhadap Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan aksi sweeping di sejumlah daerah, akan dilakukan penelitian lebih mendalam. Meskipun, Wiranto tidak berani secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh FPI melanggar hukum. “Sedang kami garap itu (aksi FPI). Jadi kami akan melakukan suatu penelitian mempelajari itu dan dengan alasan apapun tidak boleh. Ini dipelajari. Nanti ada satu proses tersendiri. Nanti kami beritahukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mendukung bahwa aksi sweeping memang tidak boleh dilakukan oleh ormas karena merupakan kewenangan aparat penegak hukum. “Atas dasar apapun, kalau di antara kita ada yang merasa ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak selayaknya, sebaiknya laporkan saja kepolisian. Kepolisianlah yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama hukum. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan tanpa landasan hukum,” katanya yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12). Namun, terhadap tindakan aparat kepolisian yang mendukung tersebut, Lukman menyerahkannya kepada kebijakan di Kepolisian. Mengingat, ada aturan hukum yang berlaku di negara ini. Sebagaimana diberitakan, massa yang mengatasnamakan FPI Jawa Timur mendatangi sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya pada Minggu (18/12) kemarin. Mereka melakukan sweeping dengan dalih menyosialisasikan fatwa MUI. Aksi itu mendapat pengawalan Kapolrestabes Surabaya Kombes M Iqbal. Sedikitnya 200 polisi dari Satbara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim diterjunkan mengawal aksi ini. Ditambah lagi, ada surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Bekasi dan Kapolres Kulon Progo yang merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016. Yakni fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan nonmuslim oleh muslim sehingga meminta kepada pengusaha agar tidak memaksakan pengenaan atribut keagamaan itu kepada pegawai beragama Islam. Dalam surat bernomor B/4240/XII/2016/Resort Bekasi Kota tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Umar Surya Fana, polisi meminta pimpinan perusahaan untuk bisa menjamin hak beragama umat muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya saat peringatan Natal 25 Desember 2016 dan Tahun Baru 2017. Polisi juga mengimbau agar pengusaha tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan nonmuslim kepada pegawai muslim. Imbauan tersebut untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Novi Setuningsih/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu