Soal Moratorium UN, Pemerintah Dinilai Tidak Kompak

Jakarta- Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan moratorium (penghentian sementara) Ujian Nasional (UN). Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud) Muhadjir Effendy ini, malah dianulir oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet. “Pemerintah tidak kompak, ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksanaanya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” kata Fikri dalam rapat kerja (raker) dengan Kemdikbud, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/12). Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama DPR, adalah hal yang tidak baik. Hal ini menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri. “Ini tidak baik. Karena Kemdikbud yang melempar wacana ke publik, kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan Komisi X. Namun terus ramai di masyarakat, maka Mendikbud diundang formal oleh Komisi X untuk raker 1 Desember lalu, dengan agenda tunggal, yaitu UN. Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian Wapres menyatakan menolak proposal Mendikbud itu,” jelas Fikri. Diketahui, pada Raker 1 Desember bersama dengan DPR, Mendikbud Muhadjir menyampaikan delapan alasan perlunya UN dimoratorium di antaranya moratorium UN sesuai Visi Nawa Cita Presiden Jokowi (Pasal 8), sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten, ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Fikri berharap pemerintah, khususnya Kemdikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis. “Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri, rawan memunculkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu karena UN ini anggaran di APBN mencapai Rp 500 miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang,” katanya. Hotman Siregar/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu