Plt Gubernur DKI Akan Konsultasikan Perubahan SKPD ke Ahok dan Djarot

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono menegaskan seluruh perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan dikonsultasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. “Nama-nama pejabat eselon yang akan kita promosikan serta yang akan dirotasi atau mutasi dalam rangka perubahan organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI, akan saya konsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur non aktif,” kata Sumarsono dalam acara Media Gathering Wartawan Balai Kota DKI, Puncak, Bogor, Sabtu (17/12). Konsultasi dengan Ahok dan Djarot, lanjutnya, untuk mendapatkan input atau saran dari keduanya. Karena Ahok dan Djarot pasti memiliki penilaian sendiri terhadap nama-nama yang diajukan tersebut. Saran dan masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan baginya untuk memutuskan sebuah kebijakan terhadap para pejabat eselon tersebut. “Saya minta input lah kepada Pak Ahok dan akan Djarot. Saya kan enggak kenal semua pejabat eselon, apalagi eselon tiga dan empat. Untuk kepala dinas saya sudah punya nama-namanya. Tapi tetap harus saya minta saran kepada Pak Ahok dan Pak Djarot apakah mereka cocok dilantik menjadi kepala dinas. Tetapi yang memutuskan tetap saya,” ujarnya. Sebenarnya, selaku Plt Gubernur, ia bisa saja tidak meminta saran atau masukan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI non aktif, karena sesuai aturan ia mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan perangkat daerah serta melantik dan mengukuhkan. Tetapi karena dalam menjalankan birokrasi ada kode etik pemerintahan, maka ia tetap harus berkewajiban mendatangi Ahok dan Djarot untuk berkonsultasi. “Saya ingin orang-orang yang dilantik adalah orang-orang yang sudah dikoreksi mereka (Ahok-Djarot). Inilah etika dalam pemerintahan. Saya bisa otoriter, tapi saya lebih memilih tetap konfirmasi, konsultasi ke Ahok dan Djarot untuk meminta saran kepada mereka,” terangnya. Konsultasi dengan Ahok dan Djarot, akan dilakukannya setelah Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab Perda tersebut tidak akan berlaku bila belum mendapatkan persetujuan dari Mendagri. “Dalam sepekan ini, saya harapkan Perda itu sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Jadi setelah Natal, proses konsultasi dapat dilakukan dengan Pak Ahok dan Pak Djarot,” ungkapnya. Sebelum proses konsultasi dijalankan, ia akan memanggil kepala dinas yang akan digeser. Ia akan memberikan penjelasan mengapa kepala dinas tersebut digeser atau dipindahkan. “Nah hasilnya itu akan kita bawa ke Pak Ahok dan Pak Djarot untuk dikonsultasikan bersama. Pokoknya, kita cair saja lah,” ucapnya. Seperti diberitakan, dengan disahkannya Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemprov DKI akan melakukan perubahan organisasi perangkat daerah. Dari 53 SKPD menjadi 42 SKPD. Untuk itu akan menghapuskan 1.060 jabatan struktural. Mulai jabatan eselon IVB sampai 1B. Awalnya ada sebanyak 5.998 jabatan. Kini hanya ada 4.938 jabatan saja. Dengan dihilangkannya ribuan jabatan struktural tersebut, telah terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 151 miliar per tahun. Perubahan tersebut hanya terjadi di tingkat provinsi saja, sedangkan di tingkat kecamatan, kotamadya dan kabupaten tidak ada perubahan struktural sama sekali. Lenny Tristia Tambun/FMB BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu